Seperti Apa Janji Jokowi Tignkatkan Harga Tebu

Kumpulan petani tebu yang tergabung dalam APTRI (Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia) tengah menunggu Janji Jokowi terkait upayanya untuk dapat menaikkan HPP (harga pembelian pemerintah) gula di tingkat petani tebu. Pada pekan yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan segera mengkaji peningkatan hpp gula yang semula 9.700 rupiah per kilogram menjadi 1.500 rupiah per kilogramnya.

Janji Jokowi

Soemitro Samadikoen Ketua Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan bahwa pihaknya masih menuggu janji jokowi atau komitmen pemerintah. Soemitro juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah sebelum adanya panen tebu, ada langkah - langkah peningkatan harga sehingga ketika musim giling maka petani bisa menerima pendapatan yang lebih baik lagi.

Soemitro juga menjelaskan bahwa panen tebu akan dimulai apda awal bulan maret, namun akan dimulai terlebih dahulu dari wilayah barat Indonesia yakni Lampung. Sementara itu, untuk di wilayah Jawa siklus panen tebu akan bergeser menuju bulan mei dan juni. Soemitro juga menambahkan bahwa penen tebu akan berlangsung sampai pada penghujung tahun mendatang yakni bulan Novemner 2019.

Kebijakan Shelter Ojek Online Gojek Grab

Kementerian perhubungan nyatanya tidak main - main dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang operasional jasa ojek online. Kali ini kemenhub berencana untuk mewajibkan pengadaan Shelter Ojek Online bagi pengemudi Gojek maupun pengemudi Grab. Manfaat dari kewajiban pengadaan shelter ojek online ini adalah untuk menjamin keselamatan penumpang ojek online agar dapat naik dan turun ditempat yang dinilai aman.

Shelter Ojek Online

Aturan ini juga nantinya akan menjadi bagian dari rancangan peraturan menhub yang mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan publik. Di dalam draf rancangan aturan tersebut pada bagian Bab II pasa 8b yang intinya berbunyi bahwa pengemudi ojek online wajib berhenti, parkir, naik dan turunkan penumpang ditempat yang aman dan tidak mengganggu kondisi kelancaran lalu lintas sekitar.

Kemudian selanjutnya pada bagian b juga berbunyi yang intinya tempat - tempat aman dan tidak mengganggu lalu lintas adalah dapat berupa pengadaan shelter yang wajib disediakan oleh perusahaan aplikasi. Tri Sukma Anreianno, Head of Public Affairs Grab Indonesia menanggapi draf keputusan menteri perhubungan tersebut dengan menyatakan apresiasi positifnya.

Peraturan Kemenhub Atur Tarif Ojek Online

Tarif Ojek Online akan memasuki babak baru yang cukup menggembirakan bagi para pengemudi ojek online, namun bisa jadi kabar yang cukup tak menggembirakan bagi sebagian pengguna jasa transportasi daring. Sebabnya dalah regulasi atau aturan dari pemerintah akan segera dibuat yang mengatur tentnag tarif batas bawah dari layanan jasa transportasi online khususnya tarif ojek Online.

Tarif Ojek Online

Untuk itu, Kementerian perhubungan atau yang biasa disebut Kemenhub akan segera mengatur terkait operasional ojek online. Diantaranya adalah aturan yang membahas tentang tarif. Aturan ini masih dalam draft aturan yang tengah diuji pada tahap publik.

Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan kepada katadata bahwa komponen perhitungannya ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Komponen aturan yang mengatur operasional ojek online ini yang membahas komponen langsung dan tidak langsung ini telah tertuang dalam pasal 12 tentang rancangan peraturan menhub terkait perlindungan keselamatan untuk pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan publik.

Sebab Bukalapak Belum Mau Buka Saham

Bukalapak masih belum tertarik untuk go public karena meyatakan perusahaan uncornnya ini masih laris manis di mata para investor. Sehingga bukalapak meyatakan unicornnya belum tertarik untuk menarik pendaaan dengan skema IPO atau initial public offering.

Bukalapak

M. Fajrin Rasyid, Co-Founder dan Presiden Bukalapak mengungkapkan bahwa skenario mencari dana melalui initial public offering atau IPO hanyalah salah satu opsi dari banyaknya instrumen pendaaan untuk dapat menopang jalnnya suatu ekspansi bisnis. Untuk itu, menurut Fajrin, pemiliha instrumen pendanaan ini kembali ditentunkan oleh masing - masing kebijakan perusahaan meskipun sebelumnya pihak Bursa Efek Indonesia sempat merekomendasikan bukalapak untuk dapat masuk ke pasar modal Indonesia.

Fajrin juga mengatakan bahwa IPO bukanlah satu - satunya opsi pendanaan akrena hal ini tergantung dari kebutuhan perusahaan Apalagi menurut fajrin, investor yang menaungi Bukalapak bersedia untuk kembali menyuntikan modalnya untuk kebuthan perusahaan. Pada saat ini, ada beberapa startup yang sudah melantai di BEI (bursa efek Indonesia) yakni KIOS, PT M cash, DIVA, dan Passpod.

Dibalik Turunnya Cadangan minyak Terbukti Nasional

Cadangan Minyak yang terbukti di Indonesia sedang mengalami tren penurunan yang terus konsisten. Berdasarkan data yang disajikan oleh BP bahwa cadangan minyak terbukti nasiona menunjukan tren penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. PAda tahun 1980 saja, cadangan minyak terbukti nasional telah mencapai 11,6 miliar barel, akan tetapi pada tahun 2017 haya tersisa 3,17 miliar cadangan minyak terbukti.

Cadangan minyak

Fakta lain adalah angka cadangan minyak terbukti tersebut berada di bawah malaysia yakni memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,6 miliar barel dan dibawa vietnam yang memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 4,4 miliar barel. Penyebab utama terjadinya tren penurunan cadangan minyak terbukti nasional adalah disebabkan berkurangnya aktivitas eksplorasi baik dalam bentuk onshore maupun aktivitas eksplorasi offshore.

Pada tahun 2011 saja, perealisasian pengeboran hanya sebanyak 79 sumur, dan pada tahun 2017 hanya tersisa 48 sumur pnegeboran. Sementara itu, kegiatan investasi pada sektor minyak dan gas bumi masih membutuhkan dana yang terbilang sangat besar apalagi ditambah cadangan minyak Indonesia hanya tersedia banyak di lautan sehingga menjadi kendala dalam aktivitas eksplorasi.

Akhirnya Harga Tiket Pesawat Garuda Turun

Harga Tiket Pesawat Garuda akhirnya diturunkan juga. Penurunan harga tiket pesawat garuda ini berlaku untuk seluruh rute penerbangan yang dimulai pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 dengan penurunan sebesar 20%. Penurunan harga tiket pesawat ini juga diikuti oleh Sriwijaya Air dan Citilink.

Harga Tiket Pesawat Garuda

Tujuan penurunan harga tiket pesawat garuda ini bertujuan untuk meningkatkan akses konektivitas udara antar konsumen grup garuda indonesia. Inisiasi dari INACA atau Indonesia  National Air Carrier Association akhirnya berbuah manis karena tanpa tidakan dari INACA, penurunan taruf tiket pesawat ini hanya berlaku untuk beberapa rute penerbangan saja.

Penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk semua lini divisi layanan Garuda Indonesia Group mulai dari LCC (low cost carrier) seperti Citilink Indonesia, Sriwijaya Air - Nam Air Group, dan Garuda Full Service. I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra, Direkur Utama Garuda Indonesia menyebutkan bahwa upaya ini sejalan dengan apresiasi dari masyarakat dan juga sejumlah aspirasi sejumlah asosiasi industri nasional dan juga arahan dari Presiden Joowi (Joko Widodo).

Strategi Meningkatkan Investasi Asing

Tidak dapat dipungkiri bahwa Investasi Asing cukup berperan untuk roda perekonomian dan pembangunan nasional. Namun sayangnya, aturan yang mengikat para investor asing tersebut justru membuat jalan suatu bisnis semakin tersedat. Oleh karena itu, Ajib Hamdani Hipmi (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Tax Center meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat segera membenahi segala regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing secara langsung atau yang biasa disebut FDI (foreign direct investment).

Investasi Asing

Dalam pandangannya, Ajib Hamdani menyebutkan bahwa pada saat ini regulasi yang mengatur masih dinilai rumit untuk kalangan pada pengusaha, padahal sebenarnya regulasi tersebut bisa saja dibuat dengan lebih sederhana sehingga investor asing menaruh minat yang baik untuk berinvestasi di Indonesia. Ajib juga mengatakan bahwa aturan - aturan yang diberikan terlalu complicated.

Selain itu, Ajib juga mengomentari panjangnya birokrasi yang selama ini dijalani. Untuk itu, Ajib juga meminta untuk dapat dilakukan tindakan debirokrasi pada pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. sehingga penurusan perizinan di tingkat pusat lebih cepat selesai.