Banyaknya Alokasi Dana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur dari tahun ke tahun semakin meninggi biaya yang diaggarkan. Hal ini semata untuk menggenjot pembangunan infrastruktur Nasional. Di dalam APBN 2019 (anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019), pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur senilai 415 triliun rupiah di tahun 2019. Dana infrastruktur 2019 tersebut artinya telah meningkat sebanyak 1,1% atau meningkat sebesar 4,6 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 2018.

Pembangunan Infrastruktur

Maka, dalam 5 tahun terkahir ini, anggaran untuk infrastruktur terus mengalami peningkatan. Rincian anggaran infrastruktur melalui belanja pusat adalah sebesar 173,8 triliun rupiah, sementara itu anggaran infrastruktur melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR adalah sebesar 108,2 triliun rupiah, dari kementerian perhubungan sebesar 38,1 triliun rupiah, dana infrastruktur yang ditransfer adalah sebesar 196,2 triliun rupiah dan sisanya sebanyak 45 triliun rupiah melalui pembiayaan untuk digunakan sebagai anggaran infrastruktur.

Sementara itu, target rekonstruksi/pembangunan/pelebaran jalan adalah sepanjang 2.007 kilometer, rehabilitasi jembatan 27.067 kilometer. Kemudain untuk pembangunan bandara baru adalah sebanyak 4 unit, penyelesaian rel kereta api dan pembangunan sepanjang 415 kilometer, pembangunan bendungan sebanyak 48 unit, dan pembuatan jaringan irigasi sebesar 162 ribu ha.

Banyaknya Kasus Pinjaman Online

Kasus Pinjaman Online satu persatu kini terungkap dan diusut sampai tuntuas para pelakunya karena sangat meresahkan masyarakat dan menyakiti korban baik secara psikis dan fisik. Satuan tugas SATGAS waspada investasi dan juga Kepolisian Republik Indonesia tengah berupa maksimal untuk menginvestigasi 5 kasus pinjaman online yang merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat atas ulah yang dibuat oleh rentenir online tersebut.

Pinjaman Online

Brigjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri menjelaskan bahwa 5 laporan terkait kasus pinjaman online tersebut sudah masuk kepada tahap penyelidikan dan juga penyidikan. Brigjen Dedi Prasetyo juga menjelaskan bahwa dirinya berharap pekan depan sudah ada penetapan tersangka.

Pada awal tahun 2019 ini, Satuan Tugas Waspada Investigasi dan juga Polri telah menangkap dan memenjarakan 4 debt collector / penagih utang pinjaman online. 4 tersangka tersebut bernama Indra Sucipto Usia 31 tahun, Roni Sanjaya 27 tahun, Wahyu Wijaya 22 tahun, dan Panji Joliandri 26 tahun yang terkait dengan PT Vcard Technology Indonesia atau yang biasa disebut Vloan.

Apa Komentar KPU Tentang Prabowo Sholat Jumat

Kegiatan Prabowo Sholat Jumat di masjid Kauman Semarang mengalami insiden. Hal ini akhirnya direspon oleh KPU (komisi pemilihan umum) yang menanggapi terkait insiden yang menimpa capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ini. Menurut pandangan komisi pemilihan umum, tidak ada larangan bagi peserta pemilu untukd apat melakukan kegiatan peribadahan.

Prabowo Sholat Jumat

Akan tetapi, dengan catatan kegiatan ibadah tersebut tida boleh digunakan sebagai wadah dan alat kampanye. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU menyampaikan bahwa tidak ada larangan solat jumat untuk semua calon Presiden manapun dari Komisi pemilihan umum. Beribada itu boleh asal tidak dipakai untuk alat kampanye.

Seperti yang diketahui, di negara kesatuan Republik Indonesia, kebebasan dalam beribadah dan menjalankan keyakinan menurut agama dan kepercayaan masing - masing dilindungi karena merupakan hak asis tiap orang dan warga negara Indonesia. Akan tetapi, KPU (komisi pemilihan umum) berpesan bahwa pihaknya melarang keras adanya tindakan bentuk ceramah ataupun cara lainnya yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi calon pemilih agar dapat memilih pasnagan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam kancah pemilihan presiden tahun 2019 ini.

Penyebab Maraknya Tagar Uninstall Bukalapak

Gerakan Uninstall Bukalapak menjadi tagar yang menhebohkan beberapa hari yang lalu. Hal ini merupakan buntut dari cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky yang menyerempet terkait data Research & Develooent Indonesia dan penggunaan istilah politik Presiden Baru. Tagar #UninstallBukalapak menjadi trending topic semenjak tanggal 14 februari yang lalu berdasarkan data dari trends24.

Uninstall Bukalapak

Hal ini adalah efek dari cuitan Achmad Zaky yang menyinggung persoalan 'presiden baru' yang akhrinya menuai pro dan kontra di twitter dan media sosial yang lainnya. Setelah menuai banyak pro dan kontra, akhirnya twit Achmad Zaky CEO Bukalapak itupun akhirnya dihapus agar polemik yang terjadi di tengah masyarakat dapat segera mereda dan tidak berkepanjangan.

CEO Bukalapak, Achmad Zaky juga menjelaskan bahwa dirinya mengunggah cuitan ini semata agar pemerintah dapat meningkatkan anggara research & Development (R&D) Indonesia dalam 20 hingga 50 tahun kedepannya. Achmad Zaky juga berpesan bahwa kebijakan dan dukungan pemerintah Indonesia pada saat ini sangat membakar semangat pihaknya maka dirinya berharap kedepannya industri teknologi dan industri yang berbasis pengetahuan dapat semakin maju.

Pembiayaan BTN KPR Hits Syariah

BTN Syariah atau Bank Tabungan Negara Syariah akhirnya meluncurkan produk pembiayaan tempat tinggal yang baru yakni yang diberi nama BTN KPR Hits. Peluncuran produk baru ini bertujuan dalam rangka membidik pembiayaan yang senilai dengan 25 triliun rupiah pada tahun 2019 sekarang ini.

BTN KPR Hits

Pembidikan target pembiayaan 25 triliun tersebut adala pertumbuhan dari target sebelumnya yakni tumbuh sekitar 14% jika dibandingkan dengan capaian kinerja Bank BTN Syariah pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang mencapai 22 triliun rupiah. Unutk itu, BTN KPR Hits adalah solusi bagi bank BTN untuk dapat memenuhi target pembiayaan tersebut. Nantinya, Produk kredit pemilikan rumah HITS ini ditargetkan akan berkontribusi menyumbangkan pembiayaan dengan nilai sebesar 1,35 triliun rupiah pada tahun 2019 ini atau setara dengan sekitae 2.700 unit rumah.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Keuangan BTN mengatakan bahwa kredit kepemilikan rumah jenis non-subsidi ini sengaja diracik untuk target pangsa pasar kaum milenial atau nasabah muda yang menginginkan tenor dalam mencicil pembiayaan yang panjang. Artinya milenial lebih menyukai pembiayaan dengan tenor yang panjang dan cicilan yang ringan.

Kebijakan Devisa Ekspor

Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menerapkan skema Devisa Ekspor. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelola, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan juga peningkatan dan ketahanan ekonomi secara nasional dari pemasukan devisa hasil kegiatan kespor.

Devisa Ekspor

Adapun kategori Devisa Hasil ekspor ini yakni hasil barang ekspor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga perkebunan. Akan tetapi belum dijelaskan secara mendetail terkait jenis barang tersebut. Nantinya, aturan secara mendetail akan tertuang dalam keputusan Menkeu (menteri keuangan). Dari peraturan tersebut, yang jelas aturan DHE itu mewajibkan devisa hasil kegiatan ekspor untuk masuk ke dalam sistem keuangan tanah air.

Maka, untuk itu eksportir wajib memasukan Devisa Hasil Ekspor sumber daya alam kedalam rekening khusus bank yang khusus untuk melakukan kegiatan usaha dalam kurs valuta asing. Nantinya, bunga deposito dari rekening khusus di bank tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan nasional.

Berapa Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 71,98 atau naik dari target sebelumnya pada tahun 2018 yang mencapai 71,5. Pemerintah melalui Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mencatatkan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia

Hal ini diperjelas oleh Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Indkes Pembangunan Manusia Indonesia sudah masuk dalam kategori yang tinggi, karena pada tahun 2017 telah mencapai 70,81.

Sebelumnya, pada tahun 2014, Indeks Pebangunan manusia Indonesia berada pada 68,90 lalu kemudian naik menjadi 69,55 dan pada tahun 2016 telah menyentuh angka sebesar 70,18, dan pada tahun 2017 telah menyentuh angka indeks pembangunan manusia sebesar 70,81. Cara utama dalam pencapaian peningkatan dan menjaga laju Indeks Pembangunan manusia adalah pemerintah harus dapat fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan rakyatnya, Karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka dapat mengindikasikan sumber daya manusia di Indonesia lebih berkualitas.